Bali (Pendis), Kementerian Agama Repubik Indonesia melaksanakan program dengan tajuk Tanda Mata, Harmoni Membangun Negeri (02/12/2023). Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk mengapresiasi mitra kerja Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan LPTK Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (LPTK PTKIN) yang berkomitmen untuk mendukung program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Komitmen tersebut dalam bentuk dukungan materiil alokasi dana maupun program PPG GPAI.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Ali Ramdhani mengungkapkan bahwa berbicara tentang pendidikan sejatinya adalah proses untuk memuliakan manusia, pendidikan adalah ikhtiar membangun peradaban yang proses nya tak pernah berhenti, ungkapnya.
Beliau juga mengungkapkan bahwa kehadiran dan eksistensi guru PAI bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sudah menjadi fungsi mainstream untuk mencetak generasi terbaik bangsa, demikian Prof. Ali memaparkan.
Guru PAI saat ini harus terpacu untuk berfikir bagaimana meningkatkan kompetensi, selain itu kualifikasi guru PAI menjadi hal yang tak bisa dipisahkan sebagai modal para guru untuk mendidik dan mengajar. Hal lain yang menjadi perhatian Dirjen Pendis yaitu kesempatan Guru PAI untuk mengembangkan karirnya, serta kesejahteraan para guru merupakan faktor penting yang tak boleh luput dari kehadiran negara. Kami berharap kolaborasi antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah (Pemda) untu meningkatan kesejahteraan guru PAI dapat berkesinambungan, demikian ungkap Prof Ali memberikan pernyataan nya.
Sementara itu Muhammad Valiandra, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI yang turut serta mengungkapkan pernyataan nya melalui media daring bahwa Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri cukup intens untuk mengakselerasi target pencapaian bersama bidang pendidikan. Mengutip undang-undang nomor 20 tahun 2003, beliau mengatakan bahwa anggaran pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
Untuk meningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemda harus konsisten dan berkesinambungan serta mengalokasikan anggaran akses pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undang," ungkap Valiandra.
Hal lain uang disampaikan Valiandra, dari 20% APBD yang dialokasikan untuk pendidikan, target peruntukkannya juga mencakup madrasah, pondok pesantren, GPAI serta pengawas PAI sebagai bentuk dari integrasi akses pendidikan.
Direktur PAI Amrullah dalam laporan penyelenggaraan kegiatan Tanda Mata ini mengutarakan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) memberi apresiasi yang setinggi tingginya kepada pihak pemda, LPTK dan PTKIN yang mendukung program PPG. Amrullah menyampaikan data bahwa Guru PAI yang belum mengikuti PPG mencapai 61% atau sejumlah sebesar 149.925 orang, sementara APBN hanya dapat mengakomodir sebanyak 5000 guru pertahun. Jika 149.925 tersebut dikalikan dengan biaya PPG sebesar 5 Juta rupiah maka biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut hampir menembus angka 750 miliar rupiah.
Maka dari itu kontribusi pemda sangat diharapkan untuk mempersingkat waktu penyelesaian dari problem tersebut dengan pertimbangan perkembangan kelulusan PPG Kemenag nilainya diatas rata-rata jumlah kelulusan nasional, demikian Amrullah menjelaskan.
Adapun pemda, LPTK dan LPTK PTKIN yang menerima apresiasi dari Kementerian Agama dalam berbagai kategori yaitu persentase kelulusan tertinggi PPG tahun 2022 disandang oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, UIN Sunan Kalijaga, UIN Surakarta, UIN Jember, UIN Bukit Tinggi dan UIN Semarang. Sementara UIN Tulungagung, UIN Salatiga, UIN Malang, UIN Jember, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan UIN Pekalongan memperoleh tanda mata sebagai persentase kelulusan tertinggi PPG Tahun 2023.
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jawa Barat dan jawa Tengah menjadi satuan kerja dengan kategori terbaik dalam berkoordinasi dengan pemda pada PPG tahun 2022.
Untuk satuan kerja Tahun 2023 yang menerima penghargaan kategori koordinasi terbaik dengan pemda yaitu Kanwil Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
Untuk kategori jumlah alokasi bantuan terbesar pada PPG tahun 2022 disematkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Pemkot Bandung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang, Pemkot Cilegon dan Pemkab Berau.
Untuk kategori jumlah alokasi bantuan terbesar pada PPG tahun 2023 disematkan kepada Pemkab Bandung, Pemkab Malang, Pemkab Karanganyar, Pemkab Pasaman Barat dan Pemkab Sukoharjo.
Sementara untuk kategori koordinasi layanan terbaik PPG tahun 2022 diraih oleh Bupati Morowali, Walikota Bandung, Walikota Salatiga, Bupati Takalar, Walikota Malang dan Bupati Kulon Progo.
Mari kita pelihara kolaborasi ini agar selalu bermanfaat bagi guru PAI yang ada di seluruh Indonesia, demikian ungkap Amrullah menutup sesi laporan kegiatan tanda mata.
