Jakarta (Direktorat PAI) – Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah untuk dukungan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI tahun 2023. Bentuk sinergi tersebut diwujudkan dalam skema pembiayaan PPG sesuai dengan usulan guru PAI yang belum sertifikasi di kabupaten/kota masing-masing. Hal tersebut disampaikan Direktur PAI, Amrullah pada kegiatan Rapat Koordinasi persiapan PPG Dalam Jabatan dan Realisasi TPGPAI secara virtual.
Amrullah menjelaskan, kerja sama antara Kemenag dengan Pemerintah Daerah merupakan hal yang patut disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) PAI.
“Tentu kita patut bersyukur, pelaksanaan PPG dalam jabatan kita masih bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah karena regulasinya masih bisa disupport dari APBD,” jelas Amrullah di hadapan para peserta zoom meeting, selasa kemarin (14/2).
Amrullah memaparkan, pelaksanaan PPG melalui pembiayaan APBD telah melampaui dari pembiayaan APBN, sehingga peluang percepatan penyelesaian PPG PAI bisa lebih besar.
“Skema PPG melalui APBD menempati urutan pertama di anggaran Direktorat PAI, artinya anggaran Pemda lebih banyak dari anggaran kita yang ada dari APBN, oleh karena itu tahun anggaran 2023 ini kita ingin lebih besar lagi yang bisa kita manfaatkan dari anggaran APBD sehingga bisa mempercepat pelaksanaan ppg bagi guru di daerah,” paparnya.
Menurutnya, persiapan pelaksanaan PPG PAI tahun 2023 perlu keterlibatan stakeholder PAI untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan PPG, baik dari kuantitas peserta maupun kualitas lulusannya.
“Program ini memerlukan dukungan dari semua pihak, baik dari Kanwil Kemenag Provinsi maupun Kantor Kemenag Kabupaten Kota, bahkan mitra-mitra yang ada di Direktorat PAI, seperti AGPAII, KKG, FKG, MGMP. Kita Bersama-sama mengawal agar pelaksanaan PPG bisa sukses, bisa melaksanakan sebanyak-banyaknya juga tetap menjaga kualitas keilmuannya,” pungkasnya.
Kasubdit PAI pada PTU, M. Munir selaku leading sector PPG PAI menjelaskan, pelaksanaan PPG tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya pelaksanaan PPG hanya mampu mem-PPG-kan 8 (delapan) ribu guru, namun tahun 2022 mencapai 14.144 guru yang mengikuti PPG.
Munir melaporkan, saat ini Pemda/Pemkab/Pemkot yang mengajukan pembiayaan PPG melalui Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten Kota masuk secara bertahap. “Sudah ada 8 kabupaten/kota yang mengajukan pembiayaan PPG melalui APBD, sehingga 1.328 guru akan dibiayai PPG. Kami tinggal menunggu kab/kota lain,” terangnya.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Kepala BidangPAIS/PAPKIS/Pendis, PTP/Sub Koordinator pada Bidang PAI/PAKIS/Pendis, Kasi PAIS/PAPKIS/Pendis Kankemenag Kab./Kota, dan Admin SIAGA Kanwil KemenagProvinsi di seluruh Indonesia. (mif)
.jpg)
